Rektor UI dan Penyuapan Media

Rektor UI dan Penyuapan Media

Salah satu karakter utama Rektor UI Prof, Gumilar Sumantri adalah kepeduliannya pada citra dirinya serta kesediaannya untuk membayar mahal biaya pembangunan citra diri itu. Sayangnya, seringkali dengan merogoh uang dari kocek publik.

Salah satu kasus yang mencoreng wajah UI adalah terungkapnya kasus 'penyuapan' media yang dilakukan Rektor dengan menggunakan uang UI.

Pada September 2010, UI membayar majalah Eksekutif sebesar Rp. 44 juta sebagai biaya penulisan wawancara utama 8 halaman tentang Rektor plus cover depan berisi foto Rektor (Eksekutif edisi 370/ September 2010).

Kasus ini sebenarnya tidak akan diketahui orang kalau saja tidak ada seorang karyawan bagian keuangan UI merasa tidak tahan dengan kesewenang-wenangan penggunaan uang UI oleh sang rektor dan membocorkannya kepada para dosen. Untuk itu dia bahkan menyajikan data bukti pembayaran dari UI kepada majalah Eksekutif.

Ini mengejutkan banyak pihak karena selama ini sang Rektor memang kerap ditampilkan di media dengan penggambaran sepenuhnya positif. Kalau laporan Eksekutif yang penuh gambaran kehebatan Gumilar sebenarnya merupakan tulisan berbayar (semacam advertorial terselubung), bagaimana pula dengan laporan-laporan media lain?

Liputan sampul majalah Eksekutif berjudul Gumilar R. Somantri: "UI Harus Jadi Motor Perubahan Bangsa" itu memang menjadi ajang bagi sang Rektor memaparkan semua visi hebat dan program-program andalannya, termasuk menjawab semua komentar miring mengenai dirinya. Pihak manapun yang membaca laporan ini rasanya sulit untuk tidak terkesan dengan kalimat-kalimat gagah dari Gumilar. Ia berbicara dengan sangat percaya diri tentang sentralisasi keuangan dan bagaimana banyak pihak menolaknya karena sebelumnya sudah kepalang menikmati kesultanan-kesultanan kecil di berbagai fakultas. Ia bicara tentang UI sebagai world class university. Ia bicara tentang kepeduliannya terhadap mahasiswa miskin. Foto-fotonya, dengan beragam gaya, hadir di sepanjang liputan 9 halaman itu.

Namun karena memang sudah dibayar, Eksekutif tidak menampilkan informasi apapun tentang kenyataan lapangan semua propaganda Rektor itu. Yang ada hanyalah kehebatan pencapaian sang Rektor menurut sang Rektor. Segenap kritik hanya dibicarakan dalam perspektif Gumilar.

Skandal penyuapan media ini mengandung banyak masalah serius.

Pertama, UI telah melakukan praktek penyuapan media yang justru sedang gencar-gencarnya diperangi oleh komunitas media profesional dalam rangka membangun pers yang independen dan objektif yang tak dapat dibeli oleh mereka yang memiliki uang. Penyuapan media semacam ini tak dibenarkan oleh Kode Etik Jurnalistik dan Kode Etik Public Relations, baik di Indonesia mapun di negara demokratis manapun.

Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak lembaga yang memperjuangkan profesionalisme media (misalnya Dewan Pers atau Aliansi Jurnalis Independen) mengkampanyekan penolakan terhadap pemberian uang pada media dan jurnalis. Harap dicatat, yang selama ini menjadi sasaran kampanye adalah pada jurnalis yang merasa berhak menerima uang (amplop) dari narasumber yang diliputnya. Itu biasanya hanya menyangkut dana kecil, ratusan ribu rupiah per liputan. Apa yang dilakukan Rektor UI tak bisa dibandingkan dengan praktek-praktek wartawan amplop semacam itu. UI mengeluarkan dana Rp 44 juta.

Seperti terlihat dalam kasus penyuapan Eksekutif ini, praktek tersebut memang berbahaya. Yang tampil dalam laporan ini adalah sekadar propaganda satu sisi oleh Gumilar untuk membangun imej yang indah mengenai dirinya, seraya menghantami semua pihak yang mengeritiknya.

Kedua, praktek ini juga bertentangan secara mendasar dengan apa yang diajarkan di Departemen Ilmu Komunikasi UI sendiri. Departemen yang memusatkan perhatian pada kajian dan pelatihan keahlian di bidang jurnalistik, PR, iklan, penyiaran dan kmomunikasi media ini pun secara konsisten mengajarkan para mahasiswa untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar profesionalisme pers, antara lain menolak penyuapan media. Dengan membayar Eksekutif, Rektor sebenarnya memberi contoh buruk bagi masyarakat akademis yang digelorakannya.

Pihak UI tentu saja bisa berkilah bahwa langkah tersebut diambil terutama untuk membangun citra Rektor atau UI. Semacam kegiatan kehumasan biasa. Masalahnya, pembangunan citra semacam itu tidak boleh dilakukan dengan praktek penyuapan. Dengan kata lain, kalau UI memang hebat, sebarkan saja informasi tersebut kepada media dan biarkan media menentukan apakah kehebatan UI itu memang pantas diberitakan. Kalau mau, Humas UI bisa saja menyelenggarakan sebuah media event dengan mengundang para wartawan untuk berkunjung dan menyaksikan sendiri kehebatan Gumilar dan UI. Kalau perlu, di ujung acara dan kunjungan, ada kesempatan bagi wartawan untuk mewawancarai Gumilar secara langsung. Masalahnya itu semua tidak dilakukan. Yang dilakukan justru yang melanggar etika, yakni menyuap media.

Bahkan kalaupun UI tetap berkeras ingin membayar Eksekutif, seharusnya itu dilakukan dalam format yang diakui dalam etika jurnalistik, yaitu dalam bentuk advertorial. Masalahnya, laporan berbayar ini disamarkan dalam bentuk liputan sampul berisikan wawancara medalam yang seolah-olah digarap secara independen dan objektif. Baik UI dan Eksekutif jadinya bersama-sama membohongi publik.

Ketiga, praktek memalukan ini didanai oleh dana UI. Dan ini lagi-lagi menunjukkan bagaimana sang Rektor memang lazim memanfaatkan kekuasaannya untuk menggunakan uang publik untuk kepentingan personalnya. Kalau saja, biaya penyuapan media itu diambil dari kantongnya sendiri, paling tidak integritas UI tidak dicederai. Masalahnya, bahkan untuk penyuapan pun Rektor menggunakan uang UI.

(ade armando)

-zenni-