KPK Geledah Kantor PU Cilegon

VIVAnews - Sekitar 15 petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon, Banten.
Penggeledahan dilakukan untuk mencari data tambahan terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Walikota Cilegon, AS.

Tiga unit mobil berisi petugas KPK, disertai petugas dari Polres Cilegon Selasa 24 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIB mulai melakukan penggeledahan di kantor yang beralamat di jalan KH Wasyid 119. Petugas mulai melakukan penggeledahan di ruang Cipta Karya.

Penggeledahan ini disaksikan para pegawai yang berada di ruangan tersebut. Petugas yang mengenakan rompi seragam dengan tulisan KPK di bagian belakang mulai memeriksa berbagai berkas maupun dokumen yang terkait dengan pembangunan dermaga pelabuhan Kubangsari.

Selain itu petugas KPK juga memeriksa beberapa unit komputer serta pesawat telepon yang berada di ruangan tersebut hingga, proses pemeriksaan berlangsung tertutup dengan penjagaan ketat dari petugas kepolisian.

Selain memeriksa ruangan Cipta Karya, petugas KPK juga memeriksa serta menggeledah ruangan lelang dan gudang penyimpanan berkas lelang di kantor tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon Yahya Bae kepada wartawan mengatakan, beberapa ruangan di kantor tersebut digeledah petugas KPK. "Ya mereka melakukan penggeledahan terkait dengan kasus pembangunan dermaga Kubangsari," kata Yahya.

Dari pantauan VIVAnews, petugas KPK mulai mengumpulkan beberapa barang dari ruangan yang diperiksa yang diduga kuat ada hubungannya dengan kasus tersebut.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Cilegon AS sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan dermaga Cikubang Sari Kota Cilegon.

"Setelah melakukan penyelidikan pembangunan dermaga Cikubang Sari pemkot Cilegon, KPK telah meningkatkan ke proses penyidikan dimana TB AS ditetapkan sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

Johan mengatakan AS sebagai Wali Kota Cilegon periode 2005-2010 diduga menyalangunakan wewenang dengan melawan hukum. AS diduga melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Atas perbuatannya negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp11 miliar," ujar Johan.

Patut diketahui, KPK saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi terkait tukar guling lahan untuk pembangunan pabrik Krakatau Posco dan Pelabuhan Kota Cilegon antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel.

Dalam pelaksanaan kesepakatan antara Pemkot Cilegon dengan PT Krakatau Steel ini, disepakati pertukaran lahan tahan yang sebelumnya diklaim kepemilikannya oleh kedua belah pihak. Adalah tanah seluas 65 hektare (Ha) di Kelurahan Kubangsari yang diklaim kedua belah pihak tersebut.

Namun, berkat bantuan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sengketa kepemilikan lahan dapat berakhir dengan saling menukar lahan. Lahan di Kelurahan Kubangsari seluas 65 Ha tersebut, diserahkan oleh pihak Pemkot Cilegon kepada PT Krakatau Steel, untuk pembangunan Krakatau Posco.

Sebagai gantinya, PT Krakatau Steel menyerahkan lahan seluas 45 Ha yang terletak Kelurahan Warnasari kepada Pemkot Cilegon, untuk digunakan sebagai pembangunan pelabuhan kota Cilegon. Selain itu, sebagai bentuk kompensasi pembangunan yang telah dilakukan Pemkot Cilegon, pihak PT Krakatau Steel juga membayarkan kompensasi senilai Rp 98 miliar.

Atas nota kesepahaman ini, PT Krakatau Steel berhak menerima keringanan retribusi sebanyak 10 persen selama lima tahun. (eh)

http://nasional.vivanews.com/news/read/307210-kpk-geledah-kantor-pu-cilegon

-Zenni-

Mantan Wali Kota Cilegon Jadi Tersangka Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/4), mengumumkan tersangka pada penyidikan kasus pembangunan Dermaga Kubangsari, Cilegon Banten tahun 2005-2010. Mantan Wali Kota Cilegon, Aat Syafa'at ditetapkan sebagai tersangka.

"Setelah melakukan penyelidikan kasus pembangunan dermaga di daerah Tumpang Sari, KPK memutuskan untuk meningkatkan status proses penyidikan dengan tersangka AS (Aat Syafa'at)," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Senin (23/4).

Atas perbuatannya, Aat Syafa'at diancam dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1KUHP karena telah menyalahguaankan kewenangan sebagai pejabat pemerintah.  Akibat perbuatan Aat, KPK mengklaim, negara mengalami kerugian hingga 11 miliar rupiah.

Kasus ini bermula dari Pemkot Cilegon yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Krakatau Steel mengenai tukar guling lahan untuk pembangunan pabrik Krakatau Posco dan dermaga Kota Cilegon.

Dalam pelaksanaannya, lahan di kelurahan Kubangsari seluas 65 hektar tersebut, diserahkan oleh pihak Pemkot Cilegon kepada PT Krakatau Steel, untuk pembangunan Krakatau Posco.

Sementara sebagai penggantinya, PT Krakatau Steel menyerahkan lahan seluas 45 Ha yang terletak Kelurahan Warnasari kepada Pemkot Cilegon, untuk digunakan sebagai pembangunan dermaga kota Cilegon.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/23/m2xgrs-mantan-wali-kota-cilegon-jadi-tersangka-korupsi

-Zenni-

611 Korban Banjir Terserang Penyakit

BERITAJAKARTA.COM — 05-04-2012 16:02
Banjir di Jakarta yang menghanyutkan sampah dan berbagai jenis bakteri dalam kandungan air, membuat sebanyak 611 warga Jakarta Selatan terserang penyakit seperti batuk hingga gatal-gatal. Berbagai penyakit itu diketahui, setelah warga berobat ke pos-pos kesehatan yang dibangun di setiap wilayah yang terkena banjir.

"Kita himpun data per kecamatan yang hampir rata terkena banjir. Kecamatan yang paling banyak warganya berobat terdapat di Pesanggrahan dengan 248 orang," ujar Kurnianto Amien, Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan, Kamis (5/4).

Untuk urutan kedua terdapat di Kecamatan Pasarminggu sebanyak 210 orang, dan diikuti Kecamatan Cilandak sebanyak 128 orang. Sedangkan beberapa kecamatan lainnya tidak terlalu banyak warga yang berobat.

"Kebanyakan warga mengidap infeksi saluran pernapasan akut, seperti batuk, dan pilek. Lainnya terkena gatal-gatal, tapi belum ada yang harus dirawat ke rumah sakit," ungkapnya.

Selain mendirikan pos-pos kesehatan, pihaknya juga mengirim alat penyaring air ke lokasi banjir di Pondoklabu. Mesin tersebut berfungsi menyaring kotoran yang masuk ke sumber air warga bersama genangan air banjir.

"Air yang sudah disaring itu bisa langsung diminum. Alat itu bisa menyaring lebih dari 5 ribu liter air," terang Kurnianto.

Selain itu, lanjut Kurnianto, puskesmas-puskesmas kecamatan juga menyediakan cairan antiseptik yang berguna untuk mencegah perkembangbiakan bakteri dan kuman. "Nanti dicampur air, untuk membersihkan rumah. Sehingga bakteri dan kuman penyakit tidak bisa berkembang biak," tandasnya.

Baru 1.300 e-KTP di Jaksel yang Dicetak

BERITAJAKARTA.COM — 05-04-2012 15:21
Lambatnya proses pencetakan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat jumlah fisik e-KTP yang telah tercetak di Jakarta Selatan masih sangat terbatas. Bahkan, dari 1,5 juta jiwa penduduk di Jakarta Selatan, baru 1.300 e-KTP yang telah dicetak.

"Hasil cetakannya juga kurang bagus, dan kecepatannya kurang. Sehingga agak lama dalam pencetakan," ujar Warisih, Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan, Kamis (5/4).

Warisih menyebutkan, saat ini 1.300 e-KTP tersebut dalam proses distribusi. Namun, untuk distribusi pihaknya juga mengalami kendala, minimnya card reader. Sebab, untuk mengambil e-KTP di kelurahan, warga harus mencocokkan sidik jari dan biodata dengan bantuan card reader tersebut.

"Seharusnya setiap kelurahan paling tidak memiliki satu perangkat card reader untuk pencocokkan sidik jari serta data diri saat pengambilan fisik e-KTP," katanya.

Warisih mengatakan, dari 20 perangkat yang didatangkan baru 17 unit yang bisa fungsikan. Perangkat tersebut baru didistribusikan untuk Kecamatan-kecamatan. "Jadi 1 kecamatan ada yang 1, dan 2 perangkat tidak merata. Ini juga kendala untuk kita dalam distribusi e-KTP yang telah dicetak, padahal kelurahan di Jakarta Selatan ada 65," jelasnya.

Untuk membantu proses pembuatan e-KTP, Warisih mengimbau kepada wajib KTP yang belum datang ke kelurahan untuk segera melakukan pendataan diri. Sebab, berdasarkan Perpres No 67/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional, penggunaan KTP Non Elektronik oleh instansi pemerintah, lembaga perbankan dan swasta masih bisa diberikan hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Dengan demikian mulai awal tahun 2013, KTP yang berlaku adalah KTP elektronik sehingga penduduk yang tidak memiliki e-KTP akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik.

"Untuk Jakarta verifikasi data hanya sampai 30 April," tegasnya.

Dilema Kartu Debet

Sudah 2 tahun lebih gw menjadi salah satu nasabah bank syariah swasta. Dan selama itu belum ada perlakuan yang tidak menyenangkan saat menggunakan kartu debet saat bertransaksi.

Gw pake kartu itu ga lain karna gw pernah bekerja sebagai FL di bank itu. Selain biaya adminnya murah, bisa juga di pake di bank BC* karna sama2 berlogo ATM Prima, baik itu transfer atau tarik tunai(ATM). Gw c ngerti kenapa gitu, soalnya cabang dan ATM nya belum banyak sebanyak bank BC*.

Tapi rekor 'perlakuan' terhadap kartu debet gw buyar Sabtu kemaren. Saat malam minggu itu gw lagi dinner ama pacar disalah satu resto dikawasan Fatmawati. Cabang nya c banyak katanya, ada di Sabang juga. Denger2 katanya milik salah satu personil band plus mantan penyanyi cilik dijaman gw getoooh.

Setelah makan, minum plus ngalor ngidul..gw ber2 yang emang milih makan di lt.2 turun dengan maksud mau bayar. Gw tanya ama bagian kasir nya(cowo):
Gw: "Mas, bisa debet?"
Kasir: "Bisa mba, tapi BC*"
Gw: (ngeluarin kartu debet dari dompet) "Inih"
Kasir: "Ga bisa mba, kita cuma terima yang BC*"
Gw: "Kan ini sama2 prima mas!"
Kasir: "Iya mba, tapi cuma bisa yang BC*.
Pacar: (Kasih 2 lembar uang 100ribu ke kasir) "Nih" (sambil bisik ke gw) "udah, dia ga ngerti"
Kasir: (Ngasih kembalian) "Makasih, silakan datang kembali"
Gw: (Datar) "Iya"

(*mau jelasin aja, disini emang gw nya yang lagi mau bayar*)

Asli,, gw pwngwn cepet2 ganti bank!!!!!Nyebelin!!!!

Kondisi Pasar Rumput Kian Memprihatinkan

BERITAJAKARTA.COM — 01-04-2012 17:33
Di tengah menjamurnya keberadaan minimarket, keberadaan pasar tradisional di ibu kota pun seolah kian terpinggirkan. Bagaimana tidak, banyak kondisi maupun bangunan pasar tradisional di Jakarta yang hingga kini seperti tak layak dan segera membutuhkan perbaikan. Salah satunya seperti kondisi Pasar Rumput di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan yang kian memprihatinkan. Ya, selain gedungnya yang nyaris ambruk, lingkungan pasar pun terlihat kotor dan gersang.

Hal itu terungkap saat Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Selatan, Usmayadi mengunjungi pasar tersebut dalam rangka persiapan penilaian Adipura. Melihat kondisi yang demikian, Usmayadi pun sempat geram melihat kondisi pasar yang memprihatinkan tersebut. "Bagaimana kerja pengelola pasar? Sangat disayangkan pasar yang sebelumnya jadi unggulan di Setiabudi kini kondisinya makin merana saja," ujar Usmayadi, saat mengunjungi pasar tersebut, Minggu (1/4).

Usmayadi mengaku kecewa dan prihatin atas kondisi tersebut. Terlebih, saat ini menjelang penilaian Adipura tahap kedua dan Pasar Rumput merupakan salah satu lokasi penilaian.

Dari hasil penilaian tahap I, nilai dari pasar binaan PD Pasar Jaya ini juga sangat jeblok dibanding lokasi penilaian lainnya yang ada di Kecamatan Setiabudi. Penghijauan pasar minim membuat lingkungan gersang. Belum ada program composting untuk pengolahan sampah pasar, serta saluran air yang tidak berfungsi. “Saya berharap partisipasi aktif dari pengelola pasar untuk membantu Pemkot Administrasi Jakarta Selatan dalam menyukseskan Adipura. Sekalipun gedung ini nyaris ambruk karena sudah tua, tapi tetap harus rapih dan bersih dong,” harapnya.

Usmayadi juga meminta kepada pengelola untuk mengajak para pedagang menyediakan tempat-tempat sampah agar pedagang maupun pengunjung tidak seenaknya saja membuang sampah di sembarang tempat lantaran minimnya tempat sampah. "Areal parkir juga tampak berantakan dan harus segera ditata ulang," tandasnya.

PKL di Jl Fatmawati Ditertibkan

BERITAJAKARTA.COM — 01-04-2012 12:39
Gencarnya aksi penertiban yang dilakukan petugas, tampaknya tidak membuat kapok para pedagang kaki lima (PKL) untuk tetap menjajakan dagangannya di Jl Fatmawati Raya. Ya, petugas kembali menertibkan puluhan PKL yang berjualan di sepanjang Jl Fatmawati Raya hingga Pasar Pondoklabu, Minggu (1/4). Satu per satu lapak dan barang dagangan PKL langsung diangkut ke atas truk petugas.

"Ini kegiatan rutin dan memang kita lebih intensif melakukan penertiban dalam rangka rencana penilaian Adipura. Pedagang yang ditertibakan jika mereka berada di atas trotoar," ujar Djaurina, Kepala Satpol PP Kecamatan Cilandak saat memimpin penertiban, Minggu (1/4).

Dikatakan Djaurina, pedagang yang membuka lapak di atas trotoar telah melanggar peraturan. Karena berdagang bukan pada tempatnya, dan mengganggu para pejalan kaki yang melewati trotoar. "Kan bisa mengganggu pejalan kaki. Takutnya malah nanti pejalan kaki bisa tertabrak kendaraan saat berjalan di bahu jalan karena trotoarnya digunakan PKL," kata Djaurina.

Bukan hanya para pedagang yang berada di atas trotoar, dikatakan Djaurina, lapak yang berada di atas saluran air juga harus ditertibkan. Selain itu, banyaknya motor yang parkir sembarangan di pinggir jalan juga menjadi salah satu permasalahan kesemrawutan Pasar Pondoklabu. "Sudah berulang kali ditertibkan tetapi pedagang kembali menggelar dagangannya. Bahkan sepeda motor parkir di situ. Tapi kita belum bisa menertibkan lagi tanpa adanya permintaan dari Sudin PU Tata Air yang memintanya, serta berkoordinasi dengan kepolisian untuk masalah parkir sembarangan," ucap Djaurina.

Dalam penertiban kali ini, aparat Satpol PP Kecamatan Cilandak hanya menyita 2 lapak pedagang. Meja dari pedagang mie ayam, dan penjual kelapa di Pasar Pondoklabu juga diangkut karena berada tepat di pinggir jalan. "Sudah di trotoar malah makan badan jalan juga, langsung saja kita angkut. Kalau yang lain baru kita imbau saja," tegasnya.

Warto, pedagang kelapa di Pondoklabu yang lapaknya diangkut mengaku, pasrah dengan tindakan aparat. Namun begitu ia meminta kepada pemerintah untuk menyediakan lapak yang bagus bagi pedagang dengan modal pas-pasan. "Habis mau bagaimana, untuk sewa kios kan mahal. Coba pemerintah kasih kios murah, kan tidak berdagang di pinggir jalan," keluhnya.